Infobanyuwangi.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar atas diajukannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah, Jumat (25/2).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, di ruang sidang paripurna DPRD setempat. Diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sekda Mujiono, beserta jajaran. 

Baca Juga : Satgas Covid-19 Bubarkan Hajatan Pernikahan Tampilkan Kesenian Janger di Purwoharjo

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, menyampaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisien dan efektivitas agar tepat guna. Sebab keuangan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Bupati Ipuk, diajukannya Raperda pengelolaan keuangan daerah ini merupakan upaya percepatan sekaligus adaptasi perubahan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Ada perubahan peraturan dari pemerintah pusat tentang keuangan daerah, sehingga kita lakukan percepatan dan mengikuti aturan yang ada," tutur Ipuk.

Ipuk menyebut, perubahan yang sangat signifikan terletak pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. dimana sebelumnya belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Sedangkan saat ini diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan belanja Transfer. “Perubahan komposisi terhadap postur APBD dimaksud tentu disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan," jelas Ipuk.

Ipuk berharap dengan adanya perubahan ini diharapkan agar keuangan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sementara Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menuturkan, pada prinsipnya fraksi di dewan mendukung kebijakan Bupati Ipuk. Salah satunya usulan Raperda inisiatif eksekutif, yakni tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Karena kita lihat bupati setiap hari bekerja untuk rakyat. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Bupati, semua kita dukung," ungkapnya. (fid/qin)