Infobanyuwangi.co.id – Lintas Komunitas dibawah naungan Asosiasi Supir Logistik Indonesia berkumpul di Banyuwangi, Minggu (18/8/2024).

Puluhan sopir ada dari Bali, Probolinggo, Pasuruan, NTT, Lumajang, Banyuwangi, dan Lampung itu menyerukan penundaan razia Over Dimension and Overload (ODOL) yang dijadwalkan serentak di Indonesia mulai 19-25 Agustus.

Baca Juga : Indra Lesmana Siap Menggebrak Banyuwangi di Festival Jazz Gunung Ijen 2024

Koordinator Asosiasi Sopir Logistik, Farid Hidayat menyampaikan, para sopir logistik lainnya tidak menolak sepenuhnya penerapan aturan ODOL, yang bertujuan mengurangi kendaraan dengan muatan berlebih dan ukuran yang tidak sesuai spesifikasi. 

Mereka sepakat bahwa keamanan di jalan raya sangat penting. Namun, para sopir merasa bahwa aturan ini hanya menekan pihak mereka, tanpa memperhatikan akar masalah yang sebenarnya.

“Kami paham pentingnya aturan ODOL demi keselamatan, tapi yang kami minta adalah regulasi yang adil di semua lini, bukan hanya menekan sopir di lapangan,” ujar Farid. 

Ia menjelaskan bahwa banyak sopir terpaksa melanggar aturan ODOL karena tekanan ekonomi. "Jika kami membawa muatan lebih ringan, biaya ongkos kirim menjadi tidak sebanding, sementara upah kami tidak menutupi kebutuhan," tambahnya.

Lebih lanjut, Farid menggarisbawahi masalah pada sistem uji KIR yang dinilai tidak konsisten. 

"Ada banyak kendaraan baru yang dikeluarkan dari dealer dan pabrik, tapi tidak lolos uji KIR di beberapa daerah, seperti rekan kami di Probolinggo. Ini sangat memberatkan sopir," tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, Farid dan rekan-rekannya menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ODOL. 

Mereka juga meminta agar razia ODOL serentak ditunda hingga regulasi yang lebih adil dan merata diterapkan. "Kami akan terus menyuarakan ini, bahkan jika perlu kami akan turun ke jalan agar didengar," kata Farid.

Hasil dari musyawarah para sopir, selanjutnya mereka akan melayangkan surat keberatan kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kapolda, Kapolresta Banyuwangi, dan instansi terkait.

"Kami bukan ingin melawan pemerintah. Tujuan kami adalah agar aspirasi kami didengar. Kami ingin pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan mengajak kami berdialog," tegas Farid.