Infobanyuwangi.co.id- puluhan mahasiswa Banyuwangi yang mengatasnamakan Cipayung, Melakukan Demonstrasi, pada Senin (11/4/2022) di depan Gedung DPRD Banyuwangi dengan memberi 4 tuntutan untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Demonstrasi tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi cipayung yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa eksternal yakni GMNI, IMM dan HMI. Mereka menuntut untuk di turunkan harga BBM jenis Pertamax, kendalikan harga dan ketersedian bahan pokok, Turunkan PPN dan Konsisten Pada Pasal 7 UUD 1945 dengan menolak usulan 3 Periode jabatan Presiden.
Koordinator Aksi Rozaki Mochtar mengatakan kalau ia bersama seluruh elemen mahasiswa melayangkan 4 tuntutan ke Pemerintah, salah satunya menyesali sikap pemerintah yang menaikan harga BBM jenis Pertamax.
"Kami mengindikasi nantinya terjadi victim atau peralihan dari yang semula menggunakan pertamax kemudian menggunakan pertalite, hal itu kami temukan di lapangan," jelasnya.
Rozaki menambahkan saat tinjauan di lapangan pihaknya beberapa kali menemukan kelangkaan minyak yang diindikasi adanya mafia yang bermain.
"Kelangkaan minyak hari ini kami mengindikasi saluran niaga di beberapa provinsi berbeda - beda, sehingga kelangkaan itu terjadi, kami mengindikasi adanya mafia minyak," bebernya.
Selain itu puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi cipayung yang menduduki halaman DPRD Banyuwangi juga menyampaikan sikap penolakan terkait kenaikan pajak dan 3 periode masa jabatan presiden.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus mengatakan pihaknya beserta beberapa anggota DPRD Banyuwangi sudah menemui aliansi mahasiswa serta siap menyuarakan tuntutan dari mahasiswa.
"Kami sudah mengumpulkan tanda tangan, serta kami sudah siap menyuarakan tuntutan yang diinginkan. mahasiswa," jelasnya.
Mahrus menambahkan kita di daerah tidak bisa menentukan terkait kenaikan harga BBM yang jelas hal itu dari pemerintah pusat. Selain itu terkait kelangkaan minyak pihaknya sudah menyiapkan antisipasi untuk memberi kemudahan terhadap masyarakat.
"Kalau misal hal ini timbul kelangkaan kami akan menggunakan fungsi kontrol untuk terjun kelapangan terkait kebenaran tersebut, selain itu kita bersama pemkab akan menyiapkan antisipasi untuk hal ini," tandasnya. (rif/qin)