Infobanyuwangi.co.id - Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Banyuwangi menyatakan dukungannya terhadap upaya damai dalam menyelesaikan polemik pertanahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin. 

Dalam pertemuan dengan perwakilan Presidium Gerakan Pakel Damai Sejahtera (GPDS), Rabu (26/6/2024), PD Muhammadiyah menerima paparan mengenai kronologis konflik sosial yang terjadi. 

Baca Juga : Sidak Pasar Banyuwangi, H Sumail Abdullah Harap Proses Rivitalisasi Berjalan Lancar

Ainur Rofiq, Wakil Ketua Bidang Hukum HAM dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PD Muhammadiyah Banyuwangi, menegaskan bahwa organisasi tersebut siap menjadi narahubung dan mendukung penyelesaian masalah melalui musyawarah atau jalur hukum jika diperlukan.

“Komitmen Muhammadiyah untuk Pakel adalah mendukung penyelesaian musyawarah. Jika tidak ada titik temu, bisa diselesaikan secara hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, kedatangan Presidium Gerakan Pakel Damai Sejahtera di PD Muhammadiyah Banyuwangi itu buntut kehadiran pengurus PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas ke Banyuwangi, Sabtu (22/6/2024) lalu. 

Versi warga, kehadiran tokoh nasional itu dicurigai berkaitan dengan polemik pertanahan di Desa Pakel. Mereka ingin melakukan klarifikasi terkait kabar tersebut. Sehingga, informasi yang berkembang tidak sepihak. 

“Kedatangan kami ke PD Muhammadiyah untuk silaturahmi. Sekaligus, ingin memberikan klarifikasi terkait polemik pertanahan di Pakel yang kami menduga ada kaitannya dengan kedatangan Pak Busyro Muqoddas ke Banyuwangi,” kata Ketua Presidium GPDS, Rohimin. 

GPDS yang antipolemik pertanahan membawa anggotanya 10 orang. Mereka ditemui jajaran PD Muhammadiyah usai sholat dzuhur. Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam secara tertutup. 

“Kami sudah paparkan ke pengurus PD Muhammadiyah Banyuwangi terkait kondisi Pakel. Termasuk, kronologis polemik pertanahan yang berujung ke konflik sosial. Jadi, bukan konflik agraria,” jelas Muarif, pengurus Presidium GPDS. 

Pihaknya berharap, PD Muhammadiyah Banyuwangi bisa menerima informasi tentang polemik pertanahan Pakel dari berbagai sisi. Sehingga, informasi yang diterima akan akurat. Sebab, tidak smeua warga Pakel setuju dengan polemik itu. Apalagi, mengklaim tanah negara yang bukan haknya. 

“Harapannya, informasi yang kami sampaikan bisa diteruskan ke PP Muhammadiyah. Termasuk ke Pak Busyro,” tutup Muarif. 

Kedatangan Busyro Muqoddas ke Banyuwangi dibenarkan pengurus PD Muhammadiyah, Banyuwangi. Namun, kedatangannya tak berkaitan dengan polemik pertanahan di Pakel. 

“Kedatangan Pak Busyro dalam rangka launching Al-Maun Goes to Villages dan Dialog Kepemimpinan. Lalu, pengajian Ahad pagi. Setelah itu pulang, tidak ada beliau ke Pakel,” tegas Ainur Rofiq, Wakil Ketua Bidang Hukum HAM dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik  PD Muhammadiyah Banyuwangi usai bertemu warga Pakel. 

Terkait aspirasi warga Pakel yang tergabung dalam Presidium, pihaknya siap menjadi narahubung. Pihaknya meminta masukan secara tertulis terkait polemik pertanahan di Pakel. Pihaknya juga sepakat mendukung perdamaian di Banyuwangi, khususnya di Desa Pakel. 

Sebagai informasi, polemik pertanahan di Desa Pakel mencuat sejak tahun 2018. Warga menduduki tanah negara yang masuk HGU PT. Bumisari seluas sekitar 225 hektar. Aksi ini didasarkan akta 1929 di zaman Belanda. 

Dalam akta itu, tiga warga Pakel diberikan izin membuka lahan seluas 4000 bahu (3000 hektar) di era Bupati Notohadisuryo. Sayangnya, hingga kemerdekaan, akta 1929 belum pernah didaftaran ke Kantor BPN. Kondisi ini memicu munculnya polemik status tanah hingga sekarang. (*)