Infobanyuwangi.co.id- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mematangkan program-program perlindungan perempuan anak.

Seperti di tahun 2022 ini Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) tengah menggodok dua program unggulan.

Baca Juga : Mandalika Effect, Penumpang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Meningkat

Dua program itu yakni Desa Rama Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Forum Anak Desa (FAD).

Kepala Dinsos PPKB, Henik Setyorini mengatakan dua program itu kini menjadi fokus yang dijalankan tengah.

Di awal bulan Maret, perwakilan dari pemerintah pusat hadir di Banyuwangi untuk menyelesaikan pemetaan wilayah di dua desa pilot project di Desa Watukebo dan Desa Kepundungan.

"Termasuk juga rakor dengan SKPD di jajaran pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Karena memang program ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami melakukan sounding untuk melakukan penyesuaian," kata Henik, Rabu (16/3/2022).

Dia menyebut dalam DRPPA ada sepuluh indikator yang harus dicapai. Namun di tahun 2022 ini Banyuwangi ditargetkan untuk mencapai empat indikator.

Empat indikator yang dimaksud diantaranya 

Pertama adalah pengorganisasian perempuan anak di desa. Penguatan pendataan yang memuat banyak perempuan anak di desa terkait. 

Ketiga tersedianya peraturan desa yang memberikan perlindungan dan penguatan hak perempuan anak, guna mengatur aturan itu mendatang juga akan diadakan pelatihan paralegal. Keempat adalah adanya perencanaan anggaran yang merupakan kepentingan perempuan anak.

"Tapi kita juga berinisiatif menambahkan satu target yakni mendorong perempuan mandiri dalam usaha. Kita sudah mulai dengan pelatihan-pelatihan," ujar Henik.

Sementara itu untuk program FAD, lanjut Henik, kini pun juga terus digodok. Dari target 70 forum desa, proses pembentukan sudah berjalan lebih dari 50 persen.

Secara pelaksanaan, lanjut Henik, berbeda dengan DRPPA yang lebih mendorong terbentuknya regulasi dan pemberdayaan perempuan. FAD lebih memberikan keleluasaan bagi anak untuk berproses.

"Anak diberikan ruang, ditumbuhkan jiwa kepemimpinannya, empatinya untuk dapat menyampaikan ide dan haknya kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa," pungkasnya.

Data Dinsos PPKB mencatat sejak 3 tahun terakhir angka-angka kasus perempuan anak di Banyuwangi memang menunjukkan tren penurunan. Tahun 2019 sebanyak 50 kasus, 2020 sebanyak 46 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 38 kasus.

"Kendati menurun kami juga cukup prihatin. Sehingga dengan program-program tersebut harapannya angka kasus bisa terus ditekan," ujarnya. (wan/qin)